BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu di bidang perbankan.Bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (Profit Oriented) dan pemerintah sebagai agent of diploma yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan atau pembiayaan. Adapun jenis bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini ada dua jenis bank yaitu Bank Syari’ah dan Bank Konvensional. Bank Syari’ah adalah salah satu bank umum yang berkembang di Indonesia yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan kepada nasabah dan memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi rakyat.[1] Namun, sistem yang ditawarkan kedua bank tersebut dalam prinsipnya berbeda. Bank konvensional lebih bersifat profit oriented, sedangkan bank syariah lebih bersifat kemitraan, yaitu cara-cara bagi profit dan resiko dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan lebih transparan. Dengan berkembangnya bank syariah dewasa ini, diharapkan mampu membunuh wabah penyakit negative spirit (Keuntungan minus) dari dunia perbankan dan diharapkan menghapus sampai ke akar-akarnya.
Hal ini diperkuat oleh desakan sebagian warga muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu riba atau masalah mutasyabihat (Masalah yang masih samar).[2] Dari permasalahan ini timbul gagasan untuk segera mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau bank syariah.Bank syariah adalah bank umum yang mulai dikaji oleh MUI pada tahun 1980. Akan tetapi realisasinya baru pada tahun 1992 dan bank syariah yang pertama kali lahir di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Hal ini juga didukung oleh undang-undang No.10 tahun 1998 tentang diperbolehkannya beroperasinya bank syariah di Indonesia. Yang mana bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk-produk pembiayaan murobahah atau jual beli barang dengan harga asal dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama .Pembelian ini memudahkan para nasabah tidak membayar secara kontan.Dalam pengelolaan pembiayaan pihak bank dalam pengontrolannya menggunakan rumus 5 C yaitu charakter, capital, capasitas, control dan condition sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.[3] Antara pembiayaan dan debitur biasanya menyepakati perikatan sebagaimana sistem pengangsurannya. Apabila pembiayaan murobahah tidak menentukan tingkat suku bunga. Hal ini biasanya berakibat pada peluang terjadinya resiko pengembalian pembiayaan yang lebih besar. Untuk itu perlu strategi mengantipasinya. Salah satu alat yang tepat dan efektif dalam menangani masalah pembiayaan, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.
Adapun factor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet antara lain:
1. Kurangnya pengawasan internal
2. kurangnya informasi calon nasabah
3. Kurangnya analisa pembiayaan
4. Tidak adanya I’tikad baik dari nasabah
Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak bank, maka tingkat resiko pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan diatas. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu di antisipasi pihak bank sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
Dari uraian diatas penulis mengambil sebuah obyek penelitian sebagai judul skripsi yaitu Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murobahah di PT. BMI TBK.. Cabang Kediri.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana prosedur pembiayaan murobahah di PT.BMI TBK. Cabang Kediri?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan di PT.BMI TBK. Cabang Kediri untuk mengantisipasi pembiayaan macet?
3. Bagaimana tingkat pengembaliaan pembiayaan murobahah di PT.BMI TBK. Cabang Kediri?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murobahah di PT.BMI TBK. Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang diterapkan di PT.BMI TBK. Cabang Kediri guna mengantisipasi pengembalian pembiayaan.
3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan murobahah di PT.BMI TBK. Cabang Kediri.
D. KEGUNAAN PENELITIAN
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
A. Bagi penulis
1. Sebagai pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan di bidang ekonomi Islam atau bank syari’ah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi operasional pembiayaan murobhah dan kenyataan riil dilapangan. Sebagai catatan khusus bagi penulis mengenai kasus-kasus pembiayaan di BMI Cabang Kediri.
B. Bagi almamater
1. Dapat dijadikan referensi penelitian di jurusan syari’ah khususnya bagi program ekonomi Islam di STAINKediri.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa ekonomi Islam selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan pembiayaan murobahah dengan kasus yang berbeda.
C. Bagi perusahaan
1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan di PT. BMI Cabang Kediri dalam menganalisa calon nasabah yang dibiayai agar lebih selektif dan lebih berhati-hati.
2. Dapat dijadikan masukan-masukan di PT. BMI Cabang Kediri untuk mengevaluasi tingkat pembiayaan dimasa-masa yang akan dating.
3. Dapat dijadikan materi baru apakah pelaksanaan sudah berjalan dengan baik atau belum dalam penerapan pembiayaan.
E. BATASAN MASALAH
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah supaya obyek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah penelitian ini dalam wilayah proses pembiayaan murobahah yang difokuskan pada pengawasannya dan hanya berlaku di PT. BMI TBK. Cabang Kediri.
[1] Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2001, hal. 25.
[2] Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, UPP AMP YKPN: Yogyakarta, 2002,hal. 07.
[3] Ibid, hal. 261.
