BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pada masa sekarang ini desentralisasi dipandang sebagai suatu alat kebijakan yang efektif dalam menangani sejumlah masalah berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara demokrasi. Dalam Martinez-Vazquez dan McNab (2001) Brennan dan Buchanan (1980) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Hal itu tidak terlepas dari kegagalan dari sejumlah birokrasi yang sentralistis dibawah rejim pemerintahan sebelumnya di negara berkembang yang mengalami transisi demokrasi.
Tailant (1994) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai bentuk pelimpahan otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Isu di banyak negara bukan lagi apakah akan melaksanakan desentralisasi, namun bagaimana bentuk desentralisasi yang terbaik. Hal ini menunjukkan desentralisasi telah menjadi pilihan bagi banyak negara sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah.
Meski demikian, desentralisasi tidaklah menjamin keberhasilan suatu pemerintahan. Peraturan dan hukum di tingkat daerah dan pusat yang berjalannya seiring lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Begitu pula sentimen
separatisme yang seringkali membayangi upaya desentralisasi. Banyak upaya desentralisasi di berbagai negara yang mengalami kegagalan. Sumber kegagalan desentralisasi beragam. Namun, kegagalannya seringkali dikaitkan dengan masalah ekonomi, yaitu ketimpangan pendapatan, sumberdaya, dan kesempatan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, tidak sejalannya sistem perpajakan dan terbelakangnya hukum yang mengatur kontrak, serta lemahnya pengakuan hak milik (property rights) turut mendorong kegagalan itu, pada keadaan itu, sistem fiskal dipandang sebagai sumber pemecahan masalah (Bird dan Wallich, 1994).
Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya (Martinez-Vazquez dan McNab, 2001), tidak terkecuali di Indonesia. Semangat untuk melakukan otonomi daerah telah ditunjukkan oleh pemerintah sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II. Hal tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 105 Tahun 1994 yaitu tentang penunjukan 26 daerah tingkat II sebagai proyek percontohan otonomi daerah yang tersebar di 26 propinsi di seluruh Indonesia (Koen, et al., 2001; xvi)
Pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan awal penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi Propinsi Jawa Tengah, otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan karena otonomi
daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat dipandang sebagai sebuah kegagalan. Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Maka melalui pengolaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Suwandi, 2000). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas.
Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI.
Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001).
Hal tersebut dapat dilihat dari Propinsi Jawa Tengah yang memilki 35 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang mana setiap pengeluaran pemerintah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lainnya yang sah. Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan jika hanya menggandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut diberikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing atau arti lainnya daerah yang satu tidak sama dengan daerah lainnya, makin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana
perimbangan yang diberikan untuk melakukan pengeluarannya yang kita ketahui berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, seperti contohnya adalah Kabupaten Cilacap yang merupakan Kota yang memiliki sumber daya alam berupa minyak yang cukup banyak mempunyai tingkat pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 155.838.063.000 dengan tingkat PAD sebesar Rp. 19.278.951.000 mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 129.825.315.000. Hal tersebut kita bandingkan dengan Kabupaten Sragen yang memiliki pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 23.317.371.000 dengan jumlah PADnya sebesar Rp. 8.876.265.000 dan dana perimbangannya sebesar Rp. 84.922.556.000, yang mana Kabupaten Sragen ini tidak memiliki potensi daerah yang besar atau dalam arti lainnya tidak memilki sumber daya alam yang potensial, selain itu jumlah penduduknya juga terpaut jauh, apabila di Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk sebesar 1.608.488 jiwa di Kabupaten Sragen hanya sebesar 844.893 jiwa.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Beberapa variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2000-2002. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah, PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam pemecahan suatu masalah, mengetahui rumusan masalah merupakan suatu langkah yang harus dilakukan, langkah tersebut sangat penting sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang, baik untuk mengantisipasi ataupun mengendalikan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan masalah, yaitu:
1. Seberapa besar pengaruh tingkat PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah .
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisa pengaruh PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
2. Untuk menganalisa pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
3. Untuk menganalisa pengaruh pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel-fiskal dan non-fiskal, yaitu variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di 29 Kabupaten dan 6 Kota di daerah Jawa Tengah pada periode Januari 2000 sampai dengan Desember 2002, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai langkah pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan tentang langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan fiskalnya ( keuangan ). Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dibanku kuliah serta sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
1.5. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah dalam melakukan penulisan maka penulis menyusun dan membahas tulisan ke dalam 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN
Bab ini berisi tentang uraian atau deskripsi atau gambaran secara umum atas obyek penelitian.
BAB III KAJIAN PUSTAKA
Bab ini membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
BAB IV LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, hipotesis penelitian.
BAB V METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis.
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang semua temuan – temuan dari hasil penelitian dan analisa data.
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Bab ini berisi dua hal, yaitu:
1. Kesimpulan
Bagian ini berisi tentang simpulan-simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.
2. Implikasi
Bagian ini berisi tentang implikasi praktis apa yang dimunculkan sebagai saran dan masukan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Pada masa sekarang ini desentralisasi dipandang sebagai suatu alat kebijakan yang efektif dalam menangani sejumlah masalah berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara demokrasi. Dalam Martinez-Vazquez dan McNab (2001) Brennan dan Buchanan (1980) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Hal itu tidak terlepas dari kegagalan dari sejumlah birokrasi yang sentralistis dibawah rejim pemerintahan sebelumnya di negara berkembang yang mengalami transisi demokrasi.
Tailant (1994) menyatakan bahwa desentralisasi dipandang sebagai bentuk pelimpahan otoritas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Isu di banyak negara bukan lagi apakah akan melaksanakan desentralisasi, namun bagaimana bentuk desentralisasi yang terbaik. Hal ini menunjukkan desentralisasi telah menjadi pilihan bagi banyak negara sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah.
Meski demikian, desentralisasi tidaklah menjamin keberhasilan suatu pemerintahan. Peraturan dan hukum di tingkat daerah dan pusat yang berjalannya seiring lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Begitu pula sentimen
separatisme yang seringkali membayangi upaya desentralisasi. Banyak upaya desentralisasi di berbagai negara yang mengalami kegagalan. Sumber kegagalan desentralisasi beragam. Namun, kegagalannya seringkali dikaitkan dengan masalah ekonomi, yaitu ketimpangan pendapatan, sumberdaya, dan kesempatan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, tidak sejalannya sistem perpajakan dan terbelakangnya hukum yang mengatur kontrak, serta lemahnya pengakuan hak milik (property rights) turut mendorong kegagalan itu, pada keadaan itu, sistem fiskal dipandang sebagai sumber pemecahan masalah (Bird dan Wallich, 1994).
Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya (Martinez-Vazquez dan McNab, 2001), tidak terkecuali di Indonesia. Semangat untuk melakukan otonomi daerah telah ditunjukkan oleh pemerintah sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II. Hal tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 105 Tahun 1994 yaitu tentang penunjukan 26 daerah tingkat II sebagai proyek percontohan otonomi daerah yang tersebar di 26 propinsi di seluruh Indonesia (Koen, et al., 2001; xvi)
Pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan awal penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi Propinsi Jawa Tengah, otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan karena otonomi
daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat dipandang sebagai sebuah kegagalan. Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Maka melalui pengolaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Suwandi, 2000). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas.
Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI.
Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001).
Hal tersebut dapat dilihat dari Propinsi Jawa Tengah yang memilki 35 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang mana setiap pengeluaran pemerintah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lainnya yang sah. Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan jika hanya menggandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut diberikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing atau arti lainnya daerah yang satu tidak sama dengan daerah lainnya, makin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana
perimbangan yang diberikan untuk melakukan pengeluarannya yang kita ketahui berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, seperti contohnya adalah Kabupaten Cilacap yang merupakan Kota yang memiliki sumber daya alam berupa minyak yang cukup banyak mempunyai tingkat pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 155.838.063.000 dengan tingkat PAD sebesar Rp. 19.278.951.000 mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 129.825.315.000. Hal tersebut kita bandingkan dengan Kabupaten Sragen yang memiliki pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 23.317.371.000 dengan jumlah PADnya sebesar Rp. 8.876.265.000 dan dana perimbangannya sebesar Rp. 84.922.556.000, yang mana Kabupaten Sragen ini tidak memiliki potensi daerah yang besar atau dalam arti lainnya tidak memilki sumber daya alam yang potensial, selain itu jumlah penduduknya juga terpaut jauh, apabila di Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk sebesar 1.608.488 jiwa di Kabupaten Sragen hanya sebesar 844.893 jiwa.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Beberapa variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2000-2002. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah, PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam pemecahan suatu masalah, mengetahui rumusan masalah merupakan suatu langkah yang harus dilakukan, langkah tersebut sangat penting sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang, baik untuk mengantisipasi ataupun mengendalikan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan masalah, yaitu:
1. Seberapa besar pengaruh tingkat PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah .
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisa pengaruh PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
2. Untuk menganalisa pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
3. Untuk menganalisa pengaruh pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000-2002.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel-fiskal dan non-fiskal, yaitu variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di 29 Kabupaten dan 6 Kota di daerah Jawa Tengah pada periode Januari 2000 sampai dengan Desember 2002, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai langkah pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan tentang langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan fiskalnya ( keuangan ). Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dibanku kuliah serta sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
1.5. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah dalam melakukan penulisan maka penulis menyusun dan membahas tulisan ke dalam 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN
Bab ini berisi tentang uraian atau deskripsi atau gambaran secara umum atas obyek penelitian.
BAB III KAJIAN PUSTAKA
Bab ini membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
BAB IV LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, hipotesis penelitian.
BAB V METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis.
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang semua temuan – temuan dari hasil penelitian dan analisa data.
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Bab ini berisi dua hal, yaitu:
1. Kesimpulan
Bagian ini berisi tentang simpulan-simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.
2. Implikasi
Bagian ini berisi tentang implikasi praktis apa yang dimunculkan sebagai saran dan masukan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
