BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.
|
Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi [2] :
1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (Copyright and Related Rights).
2. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names).
3. Indikasi Geografis (Geographical Indications).
4. Desain Produk Industri (Industrial Design).
5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits).
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection of Undisclosed Information).
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences).
Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu UU No.8 tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).
UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Secara spesifik, Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain[3] :
1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak ;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ;
6. Pencantuman hak informasi manejemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.
Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau United States Trade Representative) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List (pada peringkat ini pelanggaran atas HAKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HAKI di suatu negara mitra dagangnya).[4]
Sengketa atas pelanggaran hak Cipta dapat berlangsung dimana saja di Indonesia maupun diluar Indonesia. Lagu karya cipta milik pencipta Indonesia dapat dengan mudah digandakan dalam CD atau VCD di Jepang atau di AS.
Penyelesaian sengketa tentang hak cipta lagu atau musik seringkali diselesaikan diluar pengadilan. Para pihak yang bersengketa, seperti komposer, penyanyi, atau produser rekaman musik, tidak mengharapkan bahwa sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pengadilan.
Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyita waktu yang panjang dan menghabiskan biaya serta energi.
Gugatan ganti rugi seharusnya tidak lagi ditempuh melalui lembaga pengadilan formal, tetapi sudah waktunya diselesaikan melalui arbitrase, negosiasi dan mekanisme lain yang dikenal di dalam GATT 1994/WTO seperti melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, pelaksanaan dengan laporan panel.
Kasus riil yang terjadi tentang penyelesaian sengketa lagu atau musik di luar pengadilan adalah kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas “GIGI” melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi Films. Kasus tersebut terjadi karena lagu ciptaan Dj Riri yang berkolaborasi dengan Thomas “GIGI” yang berjudul “23 Juli” yang semula telah dibeli secara khusus oleh produsen hand phone seluler Nokia untuk dijadikan ring tone, akan tetapi oleh PT. Rapi Films dengan sengaja dan tanpa hak memakai lagu tersebut sebagai sound track sinetron “Inikah Rasanya”.[5]
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul “Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)”, akan di batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu 23 Juli ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa lagu 23 Juli di luar pengadilan ?
C. Tujuan penelitian
Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu 23 Juli
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lagu 23 Juli di luar pengadilan.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang HAKI di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu sengketa lagu atau musik tidak pada jalur litigasi seperti pengadilan, akan tetapi menggunakan jalur non-litigasi yakni jalur alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan hal yang masih awam di negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis entertainment.
Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode penelitiannya adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan[6].
2. Bahan Penelitian
Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier sebagai berikut :
a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :
- UU No. 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :
- Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
- Buku-buku tentang HAKI
- Buku-buku tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Website-website tentang HAKI dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya sengketa musik atau lagu.
c) Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa[7]:
a. Kamus Hukum
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data
Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.
4. Analisa Data
Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.[8]
F. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan
Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :
BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup, 1) pendekatan penelitian; 2) bahan penelitian ; 3) teknik pengumpulan data ; 4) analisa data, serta pertanggungjawaban sistematika.
BAB II, Tinjauan Pustaka, Bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.
BAB III, merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan yang pertama mengenai Bagaimana penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu 23 Juli. Pembahasan yang kedua mengenai Bagaimana proses penyelesaian sengketa lagu 23 Juli di luar pengadilan.
Bab IV mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagian yang kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Hak Cipta dan Penyelesaian sengketa alternatif.
[1] Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hal. 4.
[2] Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17.
[3] Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.
[4] Hulman Panjaitan, Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak, www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, 2003.
[5]Rin, Merasa Haknya Dilanggar, Thomas “GIGI” Somasi Rapi Films, www.indonesiaselebriti.com, 2003.
[6] Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11.
[7] Ibid.
[8] Ibid.,hal. 13
