BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era reformasi yang diperkenalkan di Indonesia kurang lebih satu dasawarsa silam, dapat disebut sebagai titik tolak perubahan Bangsa Indonesia secara sturktural dan konseptual di segala lini. Sektor ekonomi, dalam hal ini yang merupakan bagian yang terintegrasi pada sistem kenegaraan bersama-sama dengan sektor politik, social, dan budaya, juga membangun perbaikan-perbaikan secara gradual dengan satu tujuan tunggal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia pun secara tidak langsung telah mendorong peramuan berbagai formulasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Diawali dari perubahan kebijakan nilai tukar tetap kepada sistem nilai tukar mengambang pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan kebijakan inflation targeting yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000,[1] sampai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang isunya kini telah marak berkembang dikalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat luas sekalipun. Adalah benar jika pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai motor penggeraknya, namun tidak lantas investasi menjadi faktor yang dapat diabaikan.
Grafik 1.1
Proporsi Investasi dan Konsumsi Dalam GDP
| Sumber: data statistik BI, setelah diolah |
Grafik 1.1 diatas menjelaskan betapa proporsi GDP selama rentang waktu 2001-2007 selalu didominasi oleh konsumsi masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumbangsihnya pada GDP yang selalu diatas 60% atau dengan rata-rata sebesar 72%, sedangkan dari sisi investasi hanya mampu berkontribusi rata- rata sebesar 20% tiap kuartalnya. Meskipun sumbangan investasi ini dapat dibilang masih relatif kecil, namun investasi tetap memiliki peranan penting di dalam permintaan agregat.
Alasan pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan boom. Oleh karena itu para ahli ekonomi sangat tertarik untuk menganalisanya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari adanya fluktuasi investasi (Nopirin: 1993).
Kedua, Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pemberdayaan pengeluaran investasi nantinya ialah akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai media penyerap tenaga kerja untuk kemudian menjadi pemecah masalah pengangguran yang terus menghantui perekonomian Indonesia.
Menyadari hal tersebut BI selaku pemegang otoritas moneter bersama-sama dengan pemerintah mencoba menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengontrol tingkat pertumbuhan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga domestik secara simultan untuk membangun pertumbuhan investasi sektor riil di Indonesia.
Grafik 1.2
Posisi Kredit Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi
| Sumber: data statistik BI, setelah diolah |
Grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa kredit konsumsi masih mendominasi proporsi pengucuran kredit perbankan umum kepada masyarakat. Hal ini wajar, mengingat sifat dari kredit konsumsi yang rendah resiko. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh kredit modal kerja, yang pada dasarnya juga serupa dengan kredit konsumsi, yaitu bersifat jangka pendek dan rendah akan resiko, namun berbeda halnya dengan kredit investasi dimana kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang lebih tinggi dalam hal resiko pengembalian kredit. Sehingga terkesan bahwa perbankan selama ini cenderung untuk bermain aman.
Sejalan dengan hal tersebut, BI selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang moneter telah mengeluarkan empat belas kebijakan[2] yang mengarah pada optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai langkah kongkrit konstruktif untuk mendorong perkembangan sektor riil. Pemerintah bukan tidak pernah berupaya untuk menumbuhkembangkan sektor riil, namun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa lampau masih belum terasa maksimal. Manajemen yang kurang baik dari perbankan ditambah lagi isu korupsi yang sangat sarat pada masa orde baru, akhirnya mampu mementahkan rumusan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu.
Grafik 1.3
Perbandingan Suku Bunga SBI 1 Bulan
dan Suku Bunga Kredit Bank Umum
| Sumber: data statistik BI, setelah diolah |
Jika kita melihat Grafik 1.3 diatas yang mengkomparasikan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan tingkat suku bunga kredit bank umum maka dapat disimpulkan bahwa sebelum oktober 2005 pergerakan tingkat suku bunga kredit bank umum berlawanan arah dengan pergerakan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan, yang artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga SBI 1 bulanan tidak direspon positif oleh tingkat suku bunga kredit bank umum, begitupun sebaliknya. Namun setelah memasuki kuartal pertama tahun 2006, pergerakan dari kedua tingkat suku bunga tersebut mulai searah, dan ini menjadi pemicu bagi Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan harapan tingkat suku bunga kredit bank umum juga akan turun yang tidak lain tujuan akhirnya ialah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi perbankan.
Dengan mengacu pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan menyajikan skripsi yang berjudul :
“Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan
Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6”
1.2 Identifikasi Masalah
Sektor riil tidak akan bergerak menuju kearah pertumbuhan yang signifikan sejauh investasi bisnis tidak memperoleh dukungan dari pihak pemberi pinjaman, yang dalam hal ini ialah perbankan. Dan dapat dikatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh perbankan dapat berbentuk kredit investasi.
Permasalahan selanjutnya yang mendasar ialah sejauh mana investor bisnis akan merespon pergerakan yang terjadi pada tingkat suku bunga yang berangkat dari pasar uang dan diawali oleh pergerakkan BI rate. Dari pemaparan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Apa yang mempengaruhi pergerakan loan supply dan loan demand dalam jangka panjang?
2. Apakah transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit berjalan pada rentang waktu tersebut?
1.3 Tujuan Penelitian
Dalam rangka membangun sebuah negara yang besar maka dibutuhkan sikap proaktif dari masyarakat sebagai elemen inti di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, penulis sebagai seorang mahasiswa yang berafiliasi dalam bidang ekonomi akan menghadirkan tulisan ini sebagai wacana bersama yang sekaligus menjadi suplemen bagi wawasan kita terutama dalam bidang moneter. Tujuan dari tulisan ini nantinya akan melihat:
1. Faktor yang mempengaruhi penurunan loan supply dan loan demand dalam jangka panjang.
2. Bukti berjalannya transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit dalam periode 2001:1-2007:6
1.4 Kegunaan Penelititan
Bagi akademisi dan pemerintah diharapkan mengetahui efektifitas kebijakan moneter melalui jalur kredit dalam usaha untuk membangun kemajuan sektor riil, disamping itu, para praktisi khususnya dari sisi investor usaha kecil menengah dapat melihat bahwa BI berupaya optimal untuk mendorong perbankan umum secara gradual menambah volume kucuran kredit bagi usaha kecil menengah.
1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Kerangka Transmisi
Dinamika dari variabel-varibel moneter seperti inflasi, tingkat suku bunga, GDP, dan yang lainnya pada kenyataannya telah mendorong pemegang otoritas moneter –yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia- dalam mengeluarkan kebijakan moneter untuk kemudian diterapkan.
Namun permasalahannya tidak berhenti sampai disitu. Hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan moneter tersebut ialah seberapa akurat kebijakan tersebut terkait dengan masalah waktu dan dampak yang akan terjadi. Untuk itu BI harus memahami mekanisme jalur dari kebijakan moneter terhadap ekonomi.
Pada dasarnya ada dua tipe kerangka berpikir untuk memahami fakta di lapangan mengenai dinamika dan fluktuasi dari variable-variabel moneter (Mishkin: 2001):
1. Structural Model Evidence
Structural model evidence adalah kerangka berpikir dalam memahami fakta pergerakan variabel moneter dalam perekonomian yang diperkenalkan oleh pendukung aliran Keynesian. Dimana titik tekan dari kerangka berpikir ini ialah adanya mekanisme transmisi kebijakan moneter yang terstruktur mulai dari pergerakan variabel independent kemudian diestafetkan melalui variabel mediasi hingga mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:
| i I |
M Y
Contoh kasus diatas menerangkan bagaimana jumlah uang beredar diharapkan mampu mempengaruhi tingkat GDP melalui dua variabel perantara yaitu tingkat suku bunga riil dan tingkat investasi sektor riil.
2. Reduced Form Evidence
Kaum Monetaris adalah kelompok yang sangat memberi apresiasi pada peranan uang sebagai stimulator dalam aktivitas perekonomian. Terkait dengan hal tersebut, kelompok Monetaris lebih cenderung melihat korelasi antara pergerakan sebuah variabel terhadap variabel lainnya sebagai sebuah kerangka berpikir dalam memahami fenomena dinamika yang terjadi. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:
| ? |
Bagan diatas menerangkan bahwa adanya korelasi antara jumlah uang beredar dan tingkat pertumbuhan ekonomi telah membawa kaum Monetaris pada satu kesimpulan bulat bahwa ada korelasi positif antar dua variabel tersebut tanpa harus melihat mekanisme intermediasi secara terstruktur, karena menurut kaum Monetaris struktur yang dipaparkan oleh kaum Keynesian membuka peluang untuk terjadinya kesalahan analisis.
1.5.2 Jenis Transmisi Kebijakan Moneter
Frederic S. Mishkin (2001) membagi transmisi kebijakan moneter menjadi tiga bagian besar, yaitu:
1. Jalur suku bunga tradisional
Secara sketmatis transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga tradisional dapat digambarkan sebagai berikut:
M à ir à I à Y
Mekanisme tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah uang yang meningkat akan membuat tingkat suku bunga riil menjadi turun, dan turunnya tingkat suku bunga riil ini akan direspon oleh tingginya tingkat permintaan uang untuk investasi sektor riil yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat.
2. Jalur harga aset
Transmisi kebijkan moneter melalui jalur harga aset adalah sebuah perbaikan yang dikeluarkan oleh kaum Monetaris kepada kaum Keynesian dengan penjelasan bahwa suku bunga yang digunakan pada transmisi moneter tidaklah sama sebagaiamana yang tercantum dalam transmisi jalur suku bunga tradisional, transmisi jalur harga aset menaruh perhatian bukan hanya pada tingkat suku bunga obligasi, tetapi juga valas dan saham. Lebih jauh lagi, transmisi jalur harga aset memiliki tiga derivatif jalur lagi, yaitu:
è Jalur efek nilai tukar pada net ekspor;
è Jalur teori q Tobin, dan;
è Jalur kesejahteraan melalui ekspektasi harga.
3. Jalur kredit
Teori transmisi jalur kredit ialah bermula dari ketidakpuasan pada teori konvensional klasik yang menjelaskan bahwa efek dari suku bunga dapat menjelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi pada sektor riil. Secara garis besar teori jalur kredit dibagi menjadi dua, yaitu: Balance Sheet Channel dan Bank Lending Channel.
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Data
Dalam membangun sebuah wacana empiris, penulis didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari internet, buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang terkait dengan pembahasan. Variabel yang nantinya akan masuk kedalam model adalah sebagai berikut;
Loan = Posisi pinjaman atau kredit investasi nominal seluruh bank umum
Equity = Permodalan nominal bank umum
rL = Suku bunga pinjaman bank umum
rM = SBI 1 bulanan
PGDP = Nilai pembentukan modal tetap bruto nominal + nilai konsumsi nominal
(private GDP).
1.6.2 Spesifikasi Model
Dalam melakukan perumusan secara kuantitatif, penulis membagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama ialah mengadopsi fungsi penawaran dan permintaan kredit, sesi yang kedua ialah melihat kointegrasi dari penawaran dan permintaan kredit, dan sesi yang ketiga ialah melihat signifikansi dari tiap-tiap variabel.
1.6.2.1 Derivasi Loan Supply
Pasar keuangan pada dasarnya memiliki struktur dasar yang sama dengan pasar barang dan jasa dimana penawaran dan permintaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem tersebut. Perbankan umum yang merupakan pelaku dalam pasar keuangan dalam melakukan penawaran kredit tentu harus meletakkan dasar perhitungannya pada analisis cost dan benefit. Sehingga ringkasnya fungsi penawaran kredit oleh perbankan umum adalah fungsi dari suku bunga kredit yang merupakan benefit bagi perbankan, sedangkan fungsi cost dalam hal ini direpresentasikan dengan suku bunga SBI, sementara faktor lain yang mempengaruhi fungsi penawaran kredit ialah struktur keuangan internal perbankan yang penelititan ini direpresentasikan oleh equity perbankan umum[3].
Secara matematis persamaan penawaran kredit oleh perbankan umum dapat ditulis sebagai berikut;.
Dimana:
Lt = Posisi penawaran kredit investasi
rL = rata-rata tingkat suku bunga kredit investasi domestik
rM = tingkat suku bunga SBI
Z = struktur keuangan internal perbankan umum (equity).
ut = random error.
1.6.2.2 Derivasi Loan Demand
Permintaan akan kredit pada dasarnya merupakan analogi dari permintaan uang, dan dalam teori permintaan uang, keynes telah menjelaskan melalui teori liqudity preference bahwa fungsi permintaan akan uang sangat dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat pendapatan melainkan tingkat suku bunga, Md = f(r,Y).
Dengan mengacu pada teori tersebut maka persamaan permintaan kredit investasi bagi investor ialah sebagai berikut:
Dimana:
Lt = posisi permintaan kredit investasi
PGDP = private GDP (konsumsi + pembentukan modal tetap
bruto)
rL = rata-rata tingkat suku bunga bunga kredit investasi domestik
ut = random error.
Dengan memperhatikan siklus bisnis, maka asumsi yang dibangun ialah bahwa nilai pembentukan modal tetap adalah proksi bagi net worth agregat bagi investor.[4] Signifikansi variabel private GDP (PGDP) menjadi faktor penentu apakah kebijakan moneter melalui jalur balance sheet berjalan dengan baik pada periode sampel.
1.6.3 Uji Statistic
1.6.3.1 Uji Stsioneritas
Sebuah persamaan yang menggunakan data time series haruslah memenuhi asumsi bahwa data tersebut stasioner. Yang dimaksud dengan stasioner ialah nilai rata-rata, varian, dan kovarian relatif sama pada periode kapanpun. Pengujian stasioneritas dapat menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller Test. Dengan demikian;
v H0 : Data tersebut tidak stasioner
v H1 : Data tersebut stasioner
Kriteria uji:
v Jika P-value ADF > α, maka H0 tidak ditolak, artinya data tersebut tidak stasioner
v Jika P-value ADF < α, maka H0 ditolak, artinya data tersebut stasioner.
1.6.3.2 Uji Kelayakan Lag
Uji kelayakan lag bermaksud melihat berapa panjang lag yang tepat yang akan dimasukkan kedalam model persamaan VECM. Uji kelayakan model dapat menggunakan Akaike Information Criterion (AIC).
Pada umumnya dalam penentuan lag tidak ada teori yang menjelskannya , namun demikian penentuannya ialah dengan melihat beberapa kriteria baku seperti nilai Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Criterion (SC), dan lainnya (Gujarati: 2003). Mekanismenya ialah dengan try and error dimulai dari lag yag tertinggi ke yang rendah.
Setelah kita menentukan panjang lag yang tepat untuk model regresi linier dengan mengacu pada nilai AIC yang terendah, maka diperlukan uji LM untuk mengetahui apakah model tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi. Dengan hipotesis:
v H0 : Tidak ada masalah autokorelasi pada lag ke-h
v H1 : Ada masalah autokorelasi pada lag ke-h
Kriteria Uji:
v Jika LM-stat > χ2, maka H0 ditolak
v Jika LM-stat < χ2, maka H0 tidak ditolak.
1.6.3.3 Uji Kointegrasi Johansen
Kombinasi dari dua seri yang tidak stasioner, akan bergerak ke arah yang sama menuju keseimbangan jangka panjangnya dan diferensiasi diantara kedua seri tersebut akan konstan. Jika demikian halnya, seri Ini dikatakan saling berkointegrasi. Uji kointegrasi dapat menggunakan dua metode, yaitu:
1. Metode Engle-Granger
2. Metode Johansen.
Dalam pembahasan ini penulis menggunakan uji kointegrasi Johansen pasalnya dengan uji tersebut kita akan dapat melihat jumlah persamaan yang terkointegrasi. Dengan hipotesis:
v H0 : Rank = a
v H1 : Rank ≠ a
Dimana;
a= jumlah persamaan linier yang terkointegrasi.
Kriteria uji:
v Max-Eigen statistik > nilai kritis, H0 ditolak.
v Max-Eigen ≤ nilai kritis, H0 tidak ditolak.
1.6.3.4 Uji t Statistik
Uji t-stat merupakan uji statistik parsial dengan menggunakan pendekatan signifikansi untuk hasil penghitungan berdasarkan sampel, tujuannya untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis null. Uji ini memiliki beberapa ketentuan yaitu:
v H0 : Tidak ada pengaruh parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat
v H1 : Ada pengaruh parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Hipotesis null tersebut ditolak atau tidak ditolak, keputusannya berdasarkan perkiraan yang diperoleh dari data empiris atau dari data hasil observasi sampel. Untuk menguji hipotesis secara individu, digunakan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu.
Tabel 1.1
Kesimpulan Pengujian t-Statistik
| Tipe hipotesis | Ho | H1 | Kriteria | Keterangan |
| Satu arah (kanan) | β ≤ 0 | β > 0 | t-stat > t-tabel | H0 ditolak |
| Satu arah (kiri) | β ≥ 0 | β < 0 | t-stat < t tabel | H0 ditolak |
| Dua arah | β = 0 | β ≠ 0 | -t-stat < t-tabel < t-stat | H0 diterima |
[1] dengan menggunakan metode quantity-based approach lalu pada pertengahan tahun 2005 menggunakan metode price-based approach
[2] Kebijakan ini kemudian dikenal dengan terminologi pakto 2006
[3] Lihat Hülsewig (2003).
[4] Ibid.
